Komunikasi Politik dan Praktiknya

Komunikasi Politik

Tomi Tri Prasetyo

Universitas Budi Luhur, 2012

1.     Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi dan Politik merupakan gabungan dari dua konsep yang saling berkaitan. Dalam ilmu pengetahuan kedua ilmu ini adalah ilmu yang berdiri sendiri, namun keduanya memiliki kesamaan dalam objek meterial dan kajian tentang manusia.

Komunikasi memiliki pengertian dimana terjadinya interaksi proses saling pertukaran makna dan penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui atau tanpa melalui perantara (media), baik secara verbal (kata-kata) ataupun non verbal (tulisan, gerak tubuh).

Politics, dalam bahasa Inggris, adalah sinonim dari kata politik atau ilmu politik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Yunani pun mengenal beberapa istilah yang terkait dengan kata politik, seperti politics (menyangkut warga negara),  polities (seorang warga negara), polis (kota negara), dan politeia (kewargaan).

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan politik (pesan yang bermuatan politik) yang disamapaikan oleh pemerintah sebagai pemilik kekuasaan atau oleh oponion leader.

2.     Ruang Lingkup Komunikasi Politik

1. disampaikan oleh komunikator politik, (komunikator politik)

2. Pesannya bermuatan politik yang menyangkut kekuasaan dan negara, (pesan politik)

3. media yang digunakan dalam komunikasi politik

4. Pemuka pendapat, orang yang dianggap paham dan memiliki suatu kuasa. (opinion leader)

5. sasaran yang dituju (Komunikan Politik)

6. Pandangan masyarakat secara umum mengenai politik yang tejadi (opini public)

Maka, secara sederhana komunikasi politik dapat diartikan sebagai komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh suatu jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warga melalui sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. ( Astrid S. Susanto ). Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa –”penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy. (Miriam Budiardjo).

3.     Model-Model Komunikasi Politik

Dalam penerapan komunikasi politik, ada beberapa perbedaan karakteristik yang mmyebabkan timbulnya yang disebut model komunikasi politik. Model sendiri memiliki berarti suatu perwujudan suatu fenomena, baik secara nyata maupun abstrak, dengan memperlihatkan unsur-unsur yang terpenting dalam fenomena tersebut.

Berikut model-model komunikasi politik:

1. Komunikasi politik tradisional,

komunikasi yang diterapkan oleh para elit politik hanyalah untuk kepentingan golongan mereka saja. Media massa difungsikan sebagai alat kontrol sosial untuk memelihara ketertiban dan pemerintahan golongan elit. Disini terlihat jelas bahwa yang memegang kendali adalah para elit politik, sehingga terjadi ketidak seimbangan antara opini masyarakat dan kebijakan yang dijalankan pemerintah.

2. Komunikasi masa transisi,

media massa harus berjalan secara terang-terangan, tidak terkekang, untuk menciptakan titik pandang yang memberikan pengujian yang independen terhadap pemerintah dan memiliki peluang untuk menelaah semua opini secara bebas dan terbuka.

3. Komunikasi timbal balik,

Tejadinya komunikasi dua arah antara media massa dengan masyarakat serta politisi. Pemerintah menerima prinsip pers yang bebas, tetapi pers juga harus melaksanakan pelayanan masyarakat melalui kritik sosial yang didampaikan oleh bebagai komponen masyarakat yang bertanggung jawab, dengan jaminan atas pers bebas.

Penerapan ketiga model diatas sebenarnya tida mutlak terjadi secara utuh pada suatu sistem pemerintahan. Tetap terjadi beberapa penyimpangan oleh sebagian kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tersendiri. Hubungan antara negara dan media bukanlah seperti yang ditafsirkan oleh kebanyakan orang yakni sebagai perantara dari informasi resmi, mengumpulkan dari sumber-sumber yang resmi, menyampaikan pada warga negara dan mengembalikan tanggapan warga negara kepada pemimpin politik, dalam hal ini pemerintah. Akan tetapi hubungan yang tersusun atas ruang lingkup yang berbeda-beda dan saling bekerja sama adalah politisi, yakni sebagai komunikasi yang memiliki konsekuensi bagi pengaturan perbuatan manusia dan kondisi konflik.

4.     Proses Komunikasi Politik

Dalam prosesnya komunikasi politik menjadi salah satu jurus terjitu sebagai jembatan dalam penyampaian pesan politik dan tujuan – tujuan politik. Proses komunikasi politik ini terjadi disemua lapisan masyarakat dari yang awam plitil sampai pada para elit politik. Kegiatan ini juga sering kali melibatkan media massa sebagai alat untuk menyebar luaskan jangkauan dan efek informasi dari kegiatan komunikasi politik itu sendiri.

Seperti halnya dalam Pemilu Presiden yang para kandidat dan partai saling berlomba – lomba untuk mendapatkan citra positif dimata masyarakat dengan berbagai upaya komunikasi politik demi mendapatkan suara dukungan teranyak, mereka tidak hanya berkomunikasi politik tetapi seringkali juga terdapat “kampanye hitam” dan “kampanye putih”. Dalam Pemilihan Kepada Daerah, seperti yang terjadi di daerah DKI Jakarta sekarang ini, semua pertain politik berbondong – bonding mencari dan mengusung para kandidat dengan image masing – masing untuk mendapatkan dukungan dari warga ibu kota. Usaha yang dilancarkan para kandidat yang didukung oleh partai tidaklah main – main, mereka melakukan komunikasi langsung dengan warga korban banjir, warga kolong jematan atau bahkan meraka mendatangi pemukiman kumuh dipinggiran kali atau pembungan sampah. Mereka berdialog sekaligus mengunggkapkan janji – janji manis sebagai bentuk komuniksi politik mereka yang pada nyatanya janji tersebut belum tentu dipenuhi pada saat mereka terpilih. Kegitan tersebut juga diliput oleh rekan media dengan tujuan bahwa seluruh warga Negara pada umumnya dan warga DKI lainnya pada khususnya dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh para kandidat demi memunculkan citra positif dan merebut suara warga DKI pada khususnya.

5.     Kesimpulan

Komunikasi politik, hal ini sebernanya difungsikan sebagai cara, perantara, dan jembatan pemilik kekuasaan dengan rakyat atau publiknya yang bersifat saling ketergantungan dalam ruang lingkup bernegara. Peran media massa sendiri selain sebagai alat penyampai dan penyebarluasan komunikasi politik diharapkan sebagai pengontrol informasi dan tidak dituggangi oleh pemilik dan penguasa demi tujuan – tujuan tertentu, tetapi media dapat berdiri sendiri sebagai suatu media yang “sehat” dan berguna bagi masyarakat dalam memenuhi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan.